BorneoNetwork – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memperkirakan dana sekitar Rp100 triliun untuk subsidi energi atau Bahan Bakar Minyak (BBM) dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun tak tepat sasaran.
Dia juga menduga anggaran tersebut dinikmati orang-orang kaya di Indonesia.
Bahlil menyampaikan sekitar 20 hingga 30% subsidi BBM dan listrik meleset dari target yang ditentukan.
“Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun-lah,” ungkap Bahlil kepada media usai rapat bersama jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Bahlil menegaskan subsidi tersebut diperuntukkan kepada orang-orang miskin atau masyarakat dengan tingkat pendapatan ekonomi yang kurang bagus.
Oleh karena itu, Bahlil menyayangkan jika dana subsidi tersebut justru jatuh ke tangan orang-orang kaya di Indonesia yang notabene punya pendapatan ekonomi sangat berkecukupan.
“Kalian kan gak ingin subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” tukasnya sebagaimana dilansir Investor.
Bahlil menyampaikan, data tersebut dia peroleh dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), hingga BPH Migas.
Dia pun terus mencari solusi agar tujuan subsidi tidak meleset. Sejauh ini Bahlil mengatakan pihaknya telah mengadakan beberapa kali rapat.
Ia menuturkan Presiden Prabowo Subianto telah meminta pihaknya agar membentuk tim untuk mengkaji dan menemukan solusi terkait penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran itu.
Presiden memberikan waktu sekitar dua minggu kepada Bahlil dan tim untuk menyelesaikan persoalan itu.
Ia menyatakan bahwa tim tersebut, yang diketuai oleh ia sendiri, kini tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya adalah memberikan subsidi tersebut melalui bantuan langsung tunai (BLT).
“Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah agar kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat,” kata Bahlil dikutip Antara.
Ia juga menyebutkan opsi solusi lainnya adalah melalui kombinasi kebijakan, yakni sebagian tetap melalui skema subsidi seperti saat ini, sementara sebagian yang lain melalui BLT.
“Jadi, kita tunggu saja, dua minggu dikasih waktu dari Pak Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan (formulasi solusinya),” pungkasnya. YBN
