BorneoNetwork – Badan Studi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum menyelenggarakan diskusi bertajuk “Advokasi Kebijakan Inklusif untuk Masyarakat Berkeadilan” pada Sabtu, 21 Desember 2024 di Jakarta.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat peran advokasi dalam memastikan kebijakan publik di Indonesia lebih inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam diskusi ini, BSK Hukum menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pembuat kebijakan, hingga perwakilan masyarakat sipil.
“Kami percaya bahwa kebijakan yang efektif harus didasarkan pada bukti,” kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady dalam keterangan resmi yang diterima.
Rangkaian diskusi dan rekomendasi acara ini juga mencakup diskusi panel yang membahas berbagai isu strategis, seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih merata.
Peserta diskusi sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang berkeadilan.
Sebagaimana dijelaskan pada website BSK Hukum, beberapa informasi yang dihasilkan dari acara ini antara lain:
- Peningkatan keterlibatan kelompok marginal dalam proses perumusan kebijakan.
- Penguatan regulasi yang mendukung kesetaraan akses terhadap sumber daya.
- Penegakan hukum yang transparan dan berorientasi pada keadilan sosial.
Komitmen keberlanjutan BSK Hukum menegaskan komitmennya untuk terus mendorong dialog dan advokasi kebijakan inklusif melalui berbagai inisiatif dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
Acara ini mendapat apresiasi luas dari peserta dan diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi kebijakan yang lebih inklusif di masa depan.
