BorneoNetwork – Media sosial sedang dihebohkan dengan kabar mengejutkan tentang pasangan selebriti Sandra Dewi dan suaminya, Harvey Moeis.
Sebuah unggahan viral dari YouTuber Ferry Irwandi di platform X memperlihatkan tangkapan layar yang mencantumkan keduanya sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), program yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
Dalam unggahan tersebut, nama Harvey Moeis terlihat berada di bagian atas dengan status peserta BPJS kategori PBI (APBD), sementara Sandra Dewi tercatat sebagai istri peserta dengan kategori yang sama.
Keduanya dikabarkan terdaftar sebagai peserta BPJS Kelas 3.
Tanggal lahir mereka juga terpampang, yaitu 30 November 1985 untuk Harvey Moeis dan 8 Agustus 1983 untuk Sandra Dewi.
Berita ini sontak menuai perhatian besar dari masyarakat.
Lebih dari 1,5 juta pengguna X telah melihat unggahan tersebut, dan sebagian besar terkejut dengan klaim yang bertentangan dengan citra pasangan ini sebagai keluarga kaya raya.
Harvey Moeis sebelumnya dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses dengan kekayaan yang disebut-sebut mencapai triliunan rupiah.
Dalam unggahannya, Ferry Irwandi menyisipkan komentar pedas.
“Jangan galak-galak ke mereka gaes, mereka fakir miskin yang ditanggung pemerintah,” tulisnya dengan nada sarkastik, dikutip Minggu (29/12/2024).
Netizen pun ramai memberikan komentar tajam terhadap kabar ini.
Akun @vanderspoor_1984 menuliskan, “Pasangan gak tau malu dan gak tau diri.”
Sementara itu, @luki_andriansah menyindir, “Sepertinya mereka memang orang-orang yang miskin, miskin hatinya….”
Sindiran lainnya datang dari @seriousya, yang berkomentar, “Saking miskinnya sampe korupsi.”
Komentar penuh ironi juga muncul dari @fzahrohh: “Ha???? Apaan si ini, dapet 300T bisanya BPJS dibayarin negara jugaa, oooo gituu baru tau.”
Meskipun unggahan ini telah viral, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sandra Dewi atau Harvey Moeis mengenai dugaan ini.
BPJS Kesehatan juga belum memberikan klarifikasi apakah data tersebut akurat atau ada kemungkinan terjadi kesalahan administrasi.
Kejadian ini menjadi sorotan publik terkait validitas data penerima bantuan pemerintah.
Masyarakat mendesak pihak terkait untuk menjelaskan situasi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman lebih lanjut.
Di tengah keresahan publik, banyak yang berharap adanya perbaikan sistem agar bantuan sosial benar-benar disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.
