BorneoNetwork – Habib Zakaria Bahasyim, yang terpilih kembali sebagai anggota DPD RI dengan perolehan 415.223 suara, diduga terlibat dalam penipuan terkait riwayat pendidikannya.
Sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2024, ia kini tengah disorot terkait dugaan manipulasi data pendidikan yang diajukan dalam proses pendaftaran.
Kasus ini terungkap setelah sebuah unggahan di TikTok oleh akun @muhammadnoor9987, yang mengungkapkan perubahan mencurigakan dalam data pendidikan yang diajukan oleh Habib Zakaria dalam proses pendaftaran Pemilu.
Awalnya, Habib Zakaria mengklaim dirinya telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Paket C di Nurul Jannah Banjarmasin pada tahun 2013.
Namun, saat melakukan pendaftaran untuk Pemilu 2024, riwayat pendidikannya tiba-tiba berubah. Dalam data terbaru yang diajukan, Habib Zakaria mencantumkan dirinya sebagai lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Paket B dari PKBM Bina Ilmu Banjarmasin pada tahun 2019.
Bahkan, ia mengklaim telah lulus SLTA dari PKBM Bina Ilmu Banjarmasin pada tahun 2021.
Perubahan data pendidikan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
Banyak yang merasa heran dan bingung mengapa Habib Zakaria tiba-tiba mengganti riwayat pendidikan yang telah ia klaim sebelumnya.
Beberapa netizen yang peduli pun melakukan investigasi mandiri untuk mencari tahu lebih lanjut.
Berdasarkan pengakuan dari penyelenggara pendidikan di Nurul Jannah dan PKBM Bina Ilmu Banjarmasin, Habib Zakaria Bahasyim ternyata tidak pernah mengikuti Ujian Nasional Paket C pada tahun 2013, yang semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian data yang disampaikan dalam pendaftaran Pemilu.
Tak hanya itu, kejadian ini juga memicu reaksi dari netizen di media sosial.
Salah seorang pengguna TikTok, dengan nama akun @omliem, mempertanyakan proses verifikasi lembaga pemilu.
“Bagaimana verifikasi lembaga pemilu, kok bisa lolos?” tulisnya dalam komentarnya.
Sementara netizen lainnya, @abiAhmad_234, juga menanggapi dengan cemas, mengingat betapa pentingnya integritas calon anggota legislatif dalam sebuah demokrasi.
“Ini perlu diselidiki kebenarannya, kalau memang benar, bagaimana ceritanya, padahal dia sudah dua kali menjadi DPD perwakilan Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Perubahan data pendidikan yang mencurigakan ini kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan integritas dalam proses verifikasi calon legislatif pada Pemilu 2024.
