BorneoNetwork – Majelis Nasional Korea Selatan secara resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol dalam pemungutan suara yang digelar pada Sabtu (14/12/2024).
Dari total 300 anggota parlemen, sebanyak 204 suara mendukung langkah tersebut, sementara 96 lainnya menolak atau abstain.
Dengan hasil ini, Presiden Yoon otomatis diberhentikan sementara dari jabatannya.
Dilansir dari CNBC, pemakzulan ini dilakukan setelah Yoon, yang berusia 63 tahun, memberlakukan darurat militer pekan lalu, kebijakan yang memicu gelombang kecaman luas.
Langkah itu diambil Yoon setelah pihak oposisi mendesaknya untuk diperiksa terkait skandal korupsi yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee.
Skandal tersebut mencoreng reputasi pemerintahannya, meskipun Yoon telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Keputusan darurat militer Yoon hanya bertahan sebentar.
Majelis Nasional, melalui pemungutan suara dengan 190 anggota mendukung, membatalkan kebijakan tersebut.
Tindakan darurat militer ini dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan, yang semakin memicu seruan untuk pemakzulan.
Selain itu, Yoon juga dituduh melakukan pemberontakan dan bertindak sewenang-wenang dalam menghadapi oposisi.
Setelah pemakzulan disahkan, Yoon akan diskors dari jabatannya hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan final.
Mahkamah memiliki waktu maksimal 60 hari untuk meninjau keputusan parlemen.
Jika hakim Mahkamah menyetujui pemakzulan, Yoon akan secara resmi diberhentikan, dan Korea Selatan harus mengadakan pemilu presiden baru dalam waktu dua bulan.
Krisis politik ini merupakan yang kedua kalinya di bawah pemerintahan Yoon.
Pada pemungutan suara pemakzulan pertama sebelumnya, Yoon selamat karena mayoritas anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang berkuasa, memboikot proses tersebut.
Namun, dalam pemungutan suara terbaru, dukungan terhadap Yoon melemah, bahkan dari internal partainya sendiri, menyusul gelombang kritik publik terhadap kebijakan darurat militer yang dianggap melampaui batas.
Yoon juga memicu kontroversi dengan menuding pihak oposisi, khususnya Partai Demokrat, telah memenangkan pemilu parlemen pada April lalu dengan bantuan peretas dari Korea Utara.
Tuduhan ini tidak hanya meningkatkan tensi politik, tetapi juga memperburuk hubungan antara pemerintah dan oposisi.
Pemakzulan ini mencerminkan krisis politik yang dalam di Korea Selatan dan menjadi ujian besar bagi stabilitas demokrasi di Negeri Ginseng.
Proses selanjutnya kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, sementara negara bersiap menghadapi kemungkinan pergantian kekuasaan yang mendadak.
