BorneoNetwork – Proyek Strategis Nasional (PSN), yang semula diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, kini menghadapi kritik tajam.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan telah menemukan 114 kasus pelanggaran HAM terkait dengan berbagai proyek PSN yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kasus pelanggaran ini melibatkan penyingkiran terhadap komunitas adat, petani, dan nelayan.
Komersialisasi proyek-proyek tersebut disebut-sebut turut memicu kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan infrastruktur besar yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.
Sebagian besar warganet mengkritik kebijakan ini dan menilai bahwa kebijakan PSN justru membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat.
@firman.imanulhaq dalam cuitannya menilai bahwa kebijakan ini merupakan bukti ketidakmampuan Mantan Presiden Jokowi dalam mengurus negara, mengatakan, “Bukti bahwa Jokowi tidak becus urus negara.”
Namun, ada juga yang menilai bahwa PSN merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.
@i.ndonesia mengungkapkan, “Kalau dibilang warisan Mulyono, tapi presiden sekarang melanjutkan apa yang sudah Mulyono mulai.”
Pernyataan ini merujuk pada kebijakan-kebijakan yang diteruskan oleh pemerintah Prabowo dari masa pemerintahan sebelumnya, khususnya terkait dengan proyek infrastruktur besar.
Tuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab pun semakin kuat.
@badrus_s3294 menegaskan, “Yang membuat dan memutuskan kebijakan PSN harus diusut dan diadili.”
Warganet meminta agar mereka yang terlibat dalam kebijakan PSN yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan tidak luput dari pertanggungjawaban.
Selain itu, @sangaji172 mengingatkan bahwa kebijakan PSN, seperti pembangunan Pagar Laut sepanjang 30 km, tidak boleh terlupakan begitu saja.
“Orang yang tandatangan PSN 10 tahun lalu jangan sampai dilupakan… Mosok pemerintah tidak tahu milik siapa,” ungkapnya dengan nada kecewa, merujuk pada proyek yang mengabaikan kepemilikan masyarakat lokal dan mengakibatkan kerugian bagi mereka.
Penyelidikan dan evaluasi mendalam terhadap dampak sosial dan lingkungan dari PSN menjadi semakin mendesak untuk memastikan bahwa proyek-proyek besar ini tidak merugikan masyarakat dan keberlanjutan alam.
