BorneoNetwork – Sebuah video yang memperlihatkan seorang bapak tua menolak lahannya dibeli paksa oleh pemerintah menjadi viral di media sosial.
Dalam video tersebut, korban tampak berusaha mempertahankan haknya sementara beberapa petugas polisi terlihat mencoba menenangkannya.
Namun, apa yang terlihat adalah ketidakberdayaan seorang rakyat kecil yang merasa haknya diabaikan.
Korban mengungkapkan rasa sakit hatinya karena tanah yang menjadi sumber mata pencahariannya turun-temurun dijual tanpa persetujuan dengan harga yang dianggap tidak layak.
Ia pun tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan keberatan.
Dalam unggahan itu, korban menyampaikan curhatannya:
“Yang terhormat Pak Prabowo Subianto, tolong diusut tuntas kasus ini di Sumbawa Barat. Kasihan rakyat kecil tidak bisa menyuarakan haknya sendiri. Ya Allah, sakit banget melihat perlakuan aparat kepada rakyat kecil.”
Respons publik terhadap video ini sangat deras, kebanyakan berupa kritik tajam terhadap perlakuan pemerintah dan aparat.
Akun @kxwfee mempertanyakan, “Berpihak pada rakyat yang mana?”
Kritik serupa disampaikan oleh @auliaaa_arr yang menyindir, “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA?”
Akun lain, seperti @ridho_mrk28, menulis, “Min gimana ini min? Rakyat kecil ini min. Usut min, udah dibeli paksa, udah gitu dibayar kecil. Semena-mena banget aduh…”
Sorotan juga tertuju pada ketidakadilan sistem.
Akun @_siti.nrhliza menulis, “Inikah yang disebut keadilan? Ini yang disebut perlindungan? Sebenernya negara ini cuma milik pejabat aja ya? Apakah rakyat biasa tidak ada hak untuk hidup tenang?”
Banyak yang bersimpati pada sang bapak, seperti komentar dari @dimas_prima_kusuma,
“Gimana nggak marah si bapak, tanah itu pasti sudah turun-temurun dari keluarga mereka dulu dan menjadi mata pencaharian sehari-hari. Sementara di sisi lain, tiba-tiba datang seseorang yang membeli paksa dengan harga yang menurut si bapak nggak cocok. Sabar ya pak.”
Sementara itu, akun @_raaihanahm menyindir institusi yang terlibat dengan nada tajam, “Sekolah pintar biar nggak jadi polisi, kata bapakku.”
Kasus ini kembali memantik perdebatan tentang perlindungan hak rakyat kecil di Indonesia.
Banyak pihak mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk turun tangan dan menyelesaikan kasus ini secara adil.
Harapan masyarakat adalah keadilan bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh semua lapisan rakyat, terutama mereka yang lemah dan tidak memiliki suara.
